PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP KARYAWAN ATAS PEMUTUSAN HUBUNGAN KERJA SEKTOR PANGAN (ANALISA PUTUSAN MAHKAMAH AGUNG NOMOR 601 K/PDT.SUS/2010) Indonesia

Main Article Content

Enni Merita
Tobi Haryadi

Abstract

Pemenuhan hak-hak asasi yang diatur dalam Undang-Undang Dasar Republik Indonesia untuk kesejahteraan tenaga kerja yakni hak untuk bekerja, tanpa diskriminasi, dan membeda-bedakan status sosial pekerja yang mana nantinya dapat menimbulkan perselisihan hubungan kerja. Dalam Pasal 170 Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan menyatakan bahwa : Pemutusan hubungan kerja yang dilakukan tidak memenuhi ketentuan Pasal 151 Ayat (3) dan Pasal 168, kecuali Pasal 158, Pasal 160 ayat (3), Pasal 162 dan Pasal 169 batal demi hukum dan pengusaha wajib mempekerjakan pekerja/buruh yang bersangkutan serta membayar seluruh upah dan hak yang seharusnya diterima. Dalam Pasal 56 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2004 tentang Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial yang menyatakan bahwa :”Pengadilan Hubungan Industrial bertugas dan berwenang memeriksa dan memutus ;


  1. Ditingkat pertama mengenai perselisihan hak;

  2. Ditingkat pertama dan terakhir mengenai perselisihan kepentingan;

  3. Ditingkat pertama mengenai perselisihan pemutusan hubungan kerja;

  4. Ditingkat pertama dan terakhir mengenai perselisihan antar serikat pekerja/serikat buruh dalam satu

Kata Kunci: Hak-hak Asasi, Pemenuhan, Kesejahteraan Tenagakerja


 


Anstract


Fulfillment of human rights stipulated in the Constitution of the Republic of Indonesia for labor welfare, namely the right to work, without discrimination, and discriminating the social status of workers which in turn can lead to disputes in employment relations. In Article 170 of Law Number 13 Year 2003 concerning Manpower states that: Termination of employment does not meet the provisions of Article 151 Paragraph (3) and Article 168, except Article 158, Article 160 paragraph (3), Article 162 and Article 169 null and void. by law and the employer is required to employ the worker / laborer concerned and pay all wages and rights that should be received. In Article 56 of Law Number 2 of 2004 concerning Settlement of Industrial Relations Disputes which states that: "The Industrial Relations Court has the duty and authority to examine and decide";


  1. First level regarding rights disputes;

  2. At the first and last level regarding conflicts of interest;

  3. First level regarding termination of employment disputes;

  4. First and last level concerning disputes between trade unions / labor unions in one company.

Article Details

How to Cite
Merita, E., & Haryadi, T. (2020). PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP KARYAWAN ATAS PEMUTUSAN HUBUNGAN KERJA SEKTOR PANGAN (ANALISA PUTUSAN MAHKAMAH AGUNG NOMOR 601 K/PDT.SUS/2010): Indonesia. Disiplin : Majalah Civitas Akademika Sekolah Tinggi Ilmu Hukum Sumpah Pemuda, 26(17), 69-81. Retrieved from http://disiplin.stihpada.ac.id/index.php/Disiplin/article/view/10
Section
Articles
Share |