BENTUK PERTANGGUNG JAWABAN PIDANA TERHADAP PERBUATAN DISERSI YANG DILAKUKAN OLEH TNI (TENTARA NASIONAL INDONESIA)

Main Article Content

Windi Arista
Putri Sari Nilamcayo

Abstract

ABSTRAK


Manusia adalah makhluk sosial selain sebagai makhluk pribadi/individu, suatu kenyataan hidup bahwa manusia itu tidak sendiri, manusia hidup berdampingan dan sering mengadakan hubungan antar sesama dimana manusia selalu ingin berinteraksi dengan sesama manusia lainnya. Permasalahan yang diangkat dalam skripsi ini adalah: 1. Apakah bentuk pertanggungjawaban Pidana terhadap TNI (Militer) yang melakukan perbuatan Disersi, 2.Apakah hubungan antara KUHPM dengan KUHP terhadap tindak Pidana yang dilakukan oleh TNI. Dengan menggunakan metodologi penelitian deskriptif , maka 1. Bentuk pertanggungjawaban Pidana terhadap TNI (Militer) yang   melakukan perbuatan Disersi dapat dilakukan oleh Polisi Militer ( POMDAM) dengan tahapan-tahapan sebagai berikut : a ). Tingkat penyelidikan, b ). Tingkat pemeriksaan , c ). Tingkat penahana, d ). Tingkat persidangan dan penuntutan. Dari Pomdam II/ Sriwijaya diketahui bahwa faktor yang menyebabkan terjadinya tindak pidana Disersi pada anggota TNI - AD adalah : a ). Dikarenakan problema keluarga, b ). Faktor ekonomi, c ). Melakukan tindak Pidana misalnya untuk memenuhi kebutuhan. pribadi sendiri. 2. Dengan demikian hubungan antara KUHPM dengan KUHP merupakan satukesatuan yang tidak dapat dipisahkan karena KUHPM bagian dari KUHP sebagai dasar hukum yang menjadi bentuk pertanggungjawaban pidana terhadap TNI (Militer) yang melakukan perbuatan Disersi.


Kata Kunci : Penegakan Hukum, Pidana Militer, Disersi


 ABSTRACT


Humans are social beings apart from being personal/individual, a fact of life that humans are not alone, humans live side by side and often hold relationships between others where humans always want to interact with other human beings.The problems raised in this thesis are: 1. What is the form of criminal responsibility for the TNI (military) who commits acts of dissertation, 2. What is the relationship between the Criminal Procedure Code and the Criminal Code for criminal acts committed by the TNI. By using a descriptive research methodology, 1. The form of criminal responsibility against the TNI (Military) who commits acts of dissertation can be carried out by the Military Police (POMDAM) with the following stages: a).The level of investigation, b).Level of inspection, c).The level of detention, d).Trial and prosecution levels.From Pomdam II/Sriwijaya it is known that the factors that cause the occurrence of the crime of dissertation in members of the TNI-AD are: a).Due to family problems, b).Economic factors, c).Committing a criminal act, for example, to fulfill a need.own personal.2. Thus the relationship between the Criminal Procedure Code and the Criminal Code is an inseparable unit because the Criminal Procedure Code is part of the Criminal Code as a legal basis which is a form of criminal responsibility against the TNI (Military) who commits acts of dissertation.

Article Details

How to Cite
Arista, W., & Sari Nilamcayo, P. (2021). BENTUK PERTANGGUNG JAWABAN PIDANA TERHADAP PERBUATAN DISERSI YANG DILAKUKAN OLEH TNI (TENTARA NASIONAL INDONESIA) . Disiplin : Majalah Civitas Akademika Sekolah Tinggi Ilmu Hukum Sumpah Pemuda, 156-163. Retrieved from http://disiplin.stihpada.ac.id/index.php/Disiplin/article/view/41
Section
Articles
Share |