MEKANISME DAN AKIBAT HUKUM TERHADAP ANGGOTA DPR RI YANG MELAKUKAN TINDAK PIDANA KORUPSI

Abstract

Abstrak

Korupsi di Indonesia telah mengakar dan membudaya, bahkan sudah sampai pada titik yang tidak dapat lagi ditolerir. Dalam era ini, korupsi yang dilakukan oleh pegawai pemerintah dalam bentuk penyalahgunaan jabatan. Pada saat ini Indonesia telah menduduki peringkat atas dalam kasus tindak pidana korupsi yang dilakukan oleh para pejabat terutama anggota legislatif. Laporan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) mengungkapkan bahwa Anggota DPR merupakan pelaku terbanyak dalam kasus-kasus korupsi. Permasalahan yang perlu dibahas dalam skripsi ini: 1) Bagaimana mekanisme penegakan hukum terhadap anggota DPR RI yang melakukan tindak pidana korupsi. 2) Apakah akibat hukum bagi anggota DPR RI yag melakukan tindak pidana korupsi. Jenis penelitian adalah penelitian hukum sosiologis, yang bersifat deskriptif atau yuridis empiris. Pengolahan data dilakukan dengan cara mengolah dan menganalisis data yang telah dikumpulkan, lalu secara kualitatif, untuk selanjutnya ditarik suatu kesimpulan. Hasil dari penelitian ini adalah 1) Mekanisme mengenai penindakan terhadap Anggota DPR RI yang melakukan tindak pidana korupsi yaitu melalui tahapan dan prosedur. Pemeriksaan/penyidikan merupakan administrasi yang harus ditempuh untuk melakukan suatu kegiatan pemeriksaan dalam rangkaian tindakan kepolisian. Selanjutnya, secara teknis penyidikan terhadap Anggota DPR RI, selanjutnya dijabarkan lebih Pasal 287 Peraturan Tata Tertib DPR RI, Selanjutnya, ketentuan teknis pelaksanaan penindakan terhadap Anggota DPR didasarkan pula pada ketentuan internal Polri. Mekanisme mengenai penindakan terhadap Anggota DPR RI yang melakukan tindak pidana korupsi melalui tahapan yaitu penyidikan/ pemeriksaan secara tertulis dari pihak tersangka. Serta Putusan, kekuasaan untuk mengadili perkara pidana, mengaitkan wewenang untuk mengadili (Kompetensi) pemberian kekuasaan mengadili (atributif) dan wewenang berdasarkan pembagian kekuasaan di pengadilan negeri. 2) Akibat hukum bagi anggota DPR RI yag melakukan tindak pidana korupsi diwujudkan dalam bentuk hukuman mengembalikan semua harta hasil korupsi, membayar ganti kerugian, membayar denda, kurungan, penjara, bahkan dalam kondisi tertentu koruptor harus dijatuhi hukuman mati. Selain sanksi hukum/pidana bagi angota DPR yang melakukan korupsi dilakukan juga pencabutan hak politik dalam jabatan public. Limit waktu batasan hak politik bagi nara pidana koruptor dalam putusan Mahkamah Kontitusi (MK) NO.4/PUU/VII/2009 yaitu berlaku terbatas jangka waktunya hanya berlaku sampai lima tahun sejak terpidana selesai menjalankan hukumannya Korupsi memiliki berbagai efek penghancuran yang hebat terhadap berbagai sisi kehidupan bangsa dan negara.

Kata Kunci : Korupsi, DPR RI, Mekanisme, Akibat Hukum

Abstract

Corruption in Indonesia has been rooted and entrenched, even to the point that it can no longer be tolerated. In this era, corruption committed by government employees is in the form of abuse of office. Currently, Indonesia has been ranked at the top in cases of corruption committed by officials, especially members of the legislature. The Corruption Eradication Commission (KPK) report reveals that DPR members are the most involved in corruption cases. Issues that need to be discussed in this thesis: 1) What is the mechanism for law enforcement against members of the DPR RI who commit criminal acts of corruption. 2) What are the legal consequences for members of the DPR RI who commit criminal acts of corruption. The type of research is sociological legal research, which is descriptive or juridical in nature. Data processing is done by processing and analyzing the data that has been collected, then qualitatively, then a conclusion is drawn. The results of this study are 1) Mechanisms regarding prosecution of members of the DPR RI who commit criminal acts of corruption, namely through stages and procedures. Examination/investigation is an administration that must be taken to carry out an inspection activity in a series of police actions. Furthermore, technically the investigation of members of the DPR RI will be further elaborated on Article 287 of the DPR RI's Rules of Procedure. Furthermore, the technical provisions for the implementation of prosecution against members of the DPR are also based on the internal provisions of the National Police. Mechanisms regarding prosecution of members of the DPR RI who commit criminal acts of corruption through the stages, namely a written investigation/examination from the suspect. As well as decisions, the power to adjudicate criminal cases, linking the authority to adjudicate (competence), granting the power to judge (attributive) and authority based on the division of power in the district court. 2) The legal consequences for members of the DPR RI who commit criminal acts of corruption are manifested in the form of punishment for returning all assets resulting from corruption, paying compensation, paying fines, confinement, imprisonment, and even under certain conditions the corruptor must be sentenced to death. In addition to legal/criminal sanctions for members of the DPR who commit corruption, there is also the revocation of political rights in public positions. The time limit on political rights for corrupt convicts in the decision of the Constitutional Court (MK) NO.4/PUU/VII/2009, which is valid for a limited period of time is only valid for up to five years after the convict finishes carrying out his sentence Corruption has various devastating effects on various sides. the life of the nation and the state.