PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA PENGIRIM SHORT MESSAGE SERVICE (SMS) PORNOGRAFI BERDASARKAN UNDANG-UNDANG NOMOR 19 TAHUN 2016 TENTANG INFORMASI DAN TRANSAKSI ELEKTRONIK

Main Article Content

Juniar Hartika Sari

Abstract

Abstrak


Dunia informasi saat ini seakan tidak bisa terlepas dari teknologi. Konsumsi masyarakat akan teknologi menjadikan dunia teknologi semakin lama semakin canggih komunikasi yang dulunya memerlukan waktu yang lama dalam penyampaiannya kini dengan teknologi segalanya menjadi sangat dekat dan tanpa jarak. Apakah faktor terjadinya  pornografi melalui Short Message Service (SMS) tersebut. Bagaimana pertanggungjawaban pidana pengirim Short Message Service (SMS) pornografi  berdasarkan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016  tentang Informasi dan Transaksi Elektronik. Jenis penelitian yang penulis gunakan adalah penelitian hukum normatif. Adapun faktor penyebab terjadinya pornograpi melalui Short Message Service (SMS) dapat disebabkan: Memudahkan para pelaku yang menyediakan jasa layanan seks maupun pengguna layanan Penyebaran pornografi yang begitu pesat ini disebabkan karena bisnis pornografi sangat menjanjikan keuntungan. Praktik prostitusi online tanpa melalui dan melibatkan Germo atau Mucikari dapat dilakukan melalui aplikasi-aplikasi pada Internet. Transaksi jasa layanan seks yang dilakukan lebih praktis dan efisien. Praktik prostitusi lebih terjamin kerahasiaannya yang bisa dilakukan dengan melakukan chek in secara langsung dan bertemu pada hotel-hotel. Lemahnya tingkat keimanan seseorang terhadap Tuhan Yang Maha Esa. Kemiskinan, Keinginan cepat kaya (materialistic), keinginan untuk memiliki materi dan standar hidup yang lebih tinggi-memicu terjadinya pelacuran. Lemahnya penegakan hukum, pejabat penegak hukum dalam mengawasi beredarnya cyberporn. Kurangnya perhatian keluarga. Handphone selain mempunyai dampak positif juga mempunyai dampak negative tergantung dari pengguna internet.. Untuk itu para pengguna Handphone  harus pintar-pintar dalam menggunakan Handphone  agar tidak terkena dampak negatifnya. Membatasi peredaran pornografi dengan mengadakan perbaikan mengenai kategori- kategori pornografi seperti yang telah dalam suatu peraturan perundang-undangan. Adanya  sanksi yang lebih berat terhadap pelaku pornografi melalui Short Message Service (SMS).


Kata Kunci: Short Message Service, Pornografi, Informasi Dan Transaksi Elektronik


 Abstract


The world of information today seems to be inseparable from technology. People's consumption of technology makes the world of technology increasingly sophisticated, communication that used to take a long time to deliver, now with technology everything is very close and without distance. What is the factor in the occurrence of pornography through the Short Message Service (SMS). How is the criminal responsibility of sending pornographic Short Message Service (SMS) based on Law Number 19 of 2016 concerning Information and Electronic Transactions. The type of research that the author uses is normative legal research. The factors that cause pornography through Short Message Service (SMS) can be caused: Making it easier for perpetrators who provide sex services and service users The rapid spread of pornography is because the pornography business is very profitable. The practice of online prostitution without going through and involving Pimps or Pimps can be done through applications on the Internet. Transactions for sex services are more practical and efficient. The practice of prostitution is more guaranteed to be confidential, which can be done by checking in directly and meeting at hotels. Weak level of one's faith in God Almighty. Poverty, the desire to get rich quick (materialistic), the desire to have material possessions and a higher standard of living-trigger prostitution. Weak law enforcement, law enforcement officials in supervising the circulation of cyberporn. Lack of family attention. Cellphones besides having a positive impact also have a negative impact depending on internet users. For this reason, cellphone users must be smart in using cellphones so as not to be negatively affected. Limiting the circulation of pornography by making improvements regarding pornographic categories as stipulated in a statutory regulation. There are more severe sanctions against pornography perpetrators through Short Message Service (SMS).

Article Details

How to Cite
Hartika Sari, J. (2022). PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA PENGIRIM SHORT MESSAGE SERVICE (SMS) PORNOGRAFI BERDASARKAN UNDANG-UNDANG NOMOR 19 TAHUN 2016 TENTANG INFORMASI DAN TRANSAKSI ELEKTRONIK. Disiplin : Majalah Civitas Akademika Sekolah Tinggi Ilmu Hukum Sumpah Pemuda, 28(4), 189-200. Retrieved from http://disiplin.stihpada.ac.id/index.php/Disiplin/article/view/84
Section
Articles
Share |

References

DAFTAR PUSTAKA
Buku:
Agus Raharjo, Cyber Crime Pemahaman dan Upaya Pencegahan Kejahatan Berteknologi, Citra Aditya Bakti, Bandung, 2002
Andi Zaenal Abidin.Hukum Pidana l. Sinar Grafika Jakarta, 1995
Arif Gosita. Masalah Perlindungan Anak. Akademika Presindo, Jakarta, 1985
Badwilan Rayyan Ahmad. Rahasia Dibalik Handphone. Darul Falah, Jakarta. 2004.
Budi Suhariyanto, Tindak Pidana Teknologi Informasi (Cybercrime) Urgensi Pengaturan dan Celah Hukumnya,PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2012
Fajri EM Zul dan Senja Ratu Aprilia, Kamus Lengkap Bahasa Indonesia, Difa Publisher, Jakarta, 2004
Lihat Pasal 1 angka 1 Undang-undang No. 44 Tahun 2008 Tentang Pornografi
Mardalis, Metode Penelitian Suatu Proposal, Bumi Aksara, Jakarta, 2002
Nur Syam. Agama Pelacur Dramaturgi Transendental. LKiS,Yogyakarta, 2010
Sitompul Joshua, Cyber Space, Cyber Crime, Cyber Law, Tata Nusa, Jakarta, 2005.
Sugihastuti dan Siti Hariti Sastriyani, Glosarium Seks dan Gender, Carasvati Books, Yogyakarta, 2007
Sutan Remy Syahdeini, Kejahatan Tindak Pidana Komputer, Pustaka Utama Grafiti, Jakarta, 2009