TINJAUAN YURIDIS PELAYANAN KANTOR PERTANAHAN DALAM HAL PENDAFTARAN TANAH DI KOTA PALEMBANG

Abstract

Abstrak

Salah satu tujuan pokok UUPA adalah meletakkan dasar untuk memberikan kepastian hukum mengenai hak-hak atas tanah bagi seluruh rakyat, dengan telah dilaksanakan pendaftaran tanah pada setiap tanah di seluruh Indonesia, berarti telah memberikan dasar-dasar untuk mewujutkan kepastian hukum terhadap hak-hak atas tanah bagi rakyat Indonesia, terutama bagi rakyat petani sebagai masyarakat dapat dilindungi haknya. Pelayanan kantor pertanahan dalam  hal pendaftaran tanah di Kota Palembang sudah sesuai dengan standar pelayanan BPN yang tercantum dalam  Peraturan Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2010 Tentang Standar Pelayanan Dan Pengaturan Pertanahan, dimana dalam Pasal 3 berbunyi : Tujuan peraturan ini adalah untuk mewujudkan kepastian hukum,keterbukaan dan akuntabilitas pelayanan publik. Untuk lebih meningkatkan kesadaran masyarakat tentang pendaftaran tanahkarena tidak seluruhnya masyarakat mengerti arti penting Pendaftaran Tanah danjuga masih banyak yang tidak memiliki jaminan hukum kepastian hak atas tanah,sebab dari kedua hal itulah timbul suatu konflik dan sengketa tanah yang berakardari ketiadaan alat bukti hak di tangan masyarakat dalam bentuk sertifikat. Jalanpenyelesaian melalui Pengadilan pun tidak efektif terlebih bagi masyarakatdengan ekonomi lemah.

Kata Kunci : Tinjauan Yuridis, Kantor, Pertanahan, Pendaftaran

Abstract

One of the main objectives of the UUPA is to lay the foundation for providing legal certainty regarding land rights for all people, by having registered land on every land throughout Indonesia, it means that it has provided the foundations for realizing legal certainty regarding land rights. for the Indonesian people, especially for the peasant people as a society, their rights can be protected. The services of the land office in terms of land registration in Palembang City are in accordance with the BPN service standards listed in the Regulation of the Head of the National Land Agency of the Republic of Indonesia Number 1 of 2010 concerning Service Standards and Land Arrangements, where Article 3 reads: The purpose of this regulation is to realize certainty law, openness and public service accountability. To further increase public awareness about land registration because not all people understand the importance of land registration and also many do not have legal guarantees of certainty over land rights, because of these two things a conflict and land dispute arises that stems from lack of evidence of rights in the hands of the community in the form of certificates. Settlement through the courts is also ineffective, especially for people with a weak economy.