PELAKSANAAN PENINGKATAN HAK GUNA BANGUNAN MENJADI HAK MILIK UNTUK RUMAH TINGGAL

Main Article Content

Rianda Riviyusnita

Abstract

Abstrak


Pembatasan pemberian Hak Milik atas tanah yang dimohon untuk rumah tinggal yang berasal dari tanah Negara oleh Kantor Pertanahan adalah sebagai berikut : a. Untuk setiap bidang tanah yang dimohonkan luasnya tidak boleh lebih dari 2000 M2; b. Setiap pemohon dibatasi pemilikan Hak Milik atas tanah untuk rumah tinggal tidak lebih dari 5 ( lima ) bidang tanah yang luas keseluruhannya 5000 ( lima ribu ) M2.


Dalam proses pelaksanaan pemberian Hak Milik atas tanah berstatus Hak Guna Bangunan adalah sebagai berikut : a. Pemohon mengisi surat permohonan; b. Permohonan dilampiri dengan sertipikat tanah yang bersangkutan; c. Adanya bukti penggunaan tanah untuk rumah tinggal; d. Foto copy SPPT PBB; e. Identitas pemohon diperiksa, sesuai atau tidak dengan kepemilikan tanah yang dimohon; f. Bukti perolehan hak atas tanah dan bangunan; g. Dokumen lengkap diserahkan pada loket III; h. Setelah diloket III pemohon datang ke loket IV untuk melakukan pembayaran; i. Lalu Kasubsi Pendaftaran Hak dan Informasi ( PHI ) meneliti dokumen; h. Setelah disetujui Kasubsi Pendaftaran Hak dan Informasi ( PHI ) dokumen diserahkan pada seksi Pengukuran dan Pendaftaran tanah kemudian diserahkan kepada Kepala Kantor Pertanahan; i. Kepala Kantor Pertanahan meneliti kelengkapan permohonan dan diganti dengan sertipikat baru, kemudian diserahkan kembali pada Kasubsi Pendaftaran Hak dan Informasi ( PHI ); j. Untuk Kasubsi PHI mengadakan pembukuan dan menyerahkan kepada petugas loket VI; k. Petugas loket VI mengembalikan kepada pemohon yang bersangkutan.


Kata Kunci : Peralihan Hak, Hak Milik, Hak Guna Bangunan


Abstract


Restrictions on granting ownership rights to land requested for residential homes originating from state land by the Land Office are as follows: a. For each parcel of land that is applied for, the area cannot be more than 2000 M2; b. Each applicant is limited to ownership of land rights for residential houses of no more than 5 (five) parcels of land with a total area of ​​5000 (five thousand) M2.


In the implementation process of granting Ownership Rights on land with the status of Building Use Rights are as follows: a. The applicant fills out the application letter; b. The application is accompanied by a certificate of the land concerned; c. There is evidence of land use for housing; d. Photocopy of SPPT PBB; e. The identity of the applicant is checked, in accordance with the ownership of the land requested; f. Evidence of acquisition of land and building rights; g. Complete documents submitted at counter III; h. After counter III the applicant comes to counter IV to make payments; i. Then the Head of the Subsidiary for Registration of Rights and Information (PHI) examines the documents; h. After being approved by the Head of Subsidy for Registration of Rights and Information (PHI), the documents are submitted to the Land Measurement and Registration section and then submitted to the Head of the Land Office; i. The Head of the Land Office examines the completeness of the application and replaces it with a new certificate, then returns it to the Head of Subsidy for Registration of Rights and Information (PHI); j. For the Head of Subsidy at PHI, the bookkeeper shall keep books and submit it to the counter VI officer; k. The counter VI officer returns it to the applicant concerned.

Article Details

How to Cite
Riviyusnita, R. (2021). PELAKSANAAN PENINGKATAN HAK GUNA BANGUNAN MENJADI HAK MILIK UNTUK RUMAH TINGGAL. Disiplin : Majalah Civitas Akademika Sekolah Tinggi Ilmu Hukum Sumpah Pemuda, 27(3), 218-225. Retrieved from http://disiplin.stihpada.ac.id/index.php/Disiplin/article/view/56
Section
Articles
Share |