PERAN YAYASAN LEMBAGA KONSUMEN INDONESIA (YLKI) DAN BADAN PERLINDUNGAN SENGKETA KONSUMEN (BPSK ) DALAM PERLINDUNGAN KONSUMEN DI INDONESIA
Main Article Content
Abstract
Abstrak
Peran Yayasan Lembaga Konsumen Indonesia (YLKI) Dalam Perlindungan Konsumen Di Indonesia adalah mereka harus secara eksklusif mewakili kepentingan-kepentingan konsumen, kemajuan perdagangan akan tidak ada artinya jika diperoleh dengan cara-cara yang merugikan konsumen, mereka harus non profit making dalam profil aktivitasnya, mereka tidak boleh menerima iklan-iklan untuk alasan-alasan komersial apapun dalam publikasi-publikasi mereka, mereka tidak boleh mengizinkan eksploitasi atas informasi dan advis yang mereka berikan kepada konsumen untuk kepentingan perdagangan, mereka tidak boleh mengizinkan kebebasan tindakan dan komentar mereka. Dan Peran Badan Perlindungan Sengketa Konsumen (BPSK) Dalam Perlindungan Kon-sumen Di Indonesia adalah Menangani perkara konsumen melalui mediasi, konsiliasi, dan arbitrase, membuka konsultasi perlindungan konsumen, mengawasi pencantuman klausul baku, jika ada pelanggaran Undang-Undang Perlindungan Konsumen. BPSK wajib melaporkan kepada penyidik, BPSK wajib menerima pengaduan seacara tertulis ataupun tidak tertulis mengenai berbagai jenis pelanggaran, BPSK bertugas melakulan pemerik-saan perkara dan penelitian terkait masalah perlindungan konsumen, BPSK berhak me-manggil pelaku usaha yang diduga melanggar undang-undang perlindungan konsumen, BPSK berhak menghadirkan saksi ahli, saksi atau seorang yang dianggap mengetahui tindak pelanggaran undang-undang perlindungan konsumen, BPSK bisa meminta bantuan penyidik dalam hal mendatangkan saksi, saksi ahli dan pelaku usaha jika mereka tidak mau memenuhi undangan dari BPSK, memeriksa kebenaran alat bukti untuk tujuan penyelidikan, memastikan ada atau tidaknya kerugian di pihak konsumen, BPSK harus memberitahukan setiap putusan atas pelangaran kepada pelaku usaha, BPSK berhak menjatuhkan sanksi administratif kepada pelaku usaha yang melakukan pelanggaran.
Kata Kunci : Yayasan Lembaga Konsumen Indonesia (YLKI), Badan Perlindungan Sengketa Konsumen (BPSK), Perlindungan Konsumen.
Abstract
The Role of the Indonesian Consumers Foundation (YLKI) in Protection Consumers In Indonesia, they must exclusively represent the interests of consumers, the progress of trade will be meaningless if it is obtained in ways that are detrimental to consumers, they must be non-profit making in their activity profiles, they must not accept advertisements for reasons in their publications, they must not allow the exploitation of the information and advice they provide to consumers for commercial purposes, they must not allow their freedom of action and comment. And the role of the Consumer Dispute Protection Agency (BPSK) in Consumer Protection in Indonesia is to handle consumer cases through mediation, conciliation and arbitration, open consumer protection consultations, supervise the inclusion of standard clauses, if there is a violation of the Consumer Protection Law. BPSK is obliged to report to investigators, BPSK is obliged to accept written or unwritten complaints regarding various types of violations, BPSK is tasked with conducting case examinations and research related to consumer protection issues, BPSK has the right to summon business actors suspected of violating consumer protection laws, BPSK has the right to present witnesses experts, witnesses or someone who is deemed to know the act of violating the consumer protection law, BPSK can ask investigators for assistance in bringing witnesses, expert witnesses and business actors - if they do not want to fulfill the invitation from BPSK, check the correctness of the evidence for the purpose of the investigation is to ensure whether or not there is a loss on the part of consumers, BPSK must notify business actors of any decision regarding violations, BPSK has the right to impose administrative sanctions on business actors who commit violations.
Article Details
This work is licensed under a Creative Commons Attribution-ShareAlike 4.0 International License.