PENANGGULANGAN TINDAK PIDANA ILLEGAL FISHING DI INDONESIA
Isi Artikel Utama
Abstrak
Abstract
Overcoming the criminal act of illegal fishing in Indonesia is: Vessel monitoring System (VMS), monitoring efforts in Indonesian waters, Law enforcement efforts and the factors that become obstacles in overcoming the crime of illegal fishing in Indonesia, obstacles in general are legal substance, legal apparatus, facilities and means. citizen's awareness. And the obstacles in the legal process are legal apparatus, facilities and means, public awareness, obstacles in the legal process, investigation stage, investigation stage and prosecution stage.
Keywords: Crime, Illegal, Fishing
Rincian Artikel
##submission.howToCite##
Amin, M. N., Deshaini, L., & Sudarna. (2023). PENANGGULANGAN TINDAK PIDANA ILLEGAL FISHING DI INDONESIA. Disiplin : Majalah Civitas Akademika Sekolah Tinggi Ilmu Hukum Sumpah Pemuda, 29(4), 129-138. https://doi.org/10.46839/disiplin.v29i4.111
Terbitan
Bagian
Articles
##submission.license.cc.by-sa4.footer##
Referensi
Arif Satria, Pesisir dan Laut Untuk Rakyat, IPB Bogor, 2009.
http://www.walhi.or.id. “Potret Advokasi Ekologis Vis a Vis Kejahatan Korporasi”
Indoensia, Puslitban BPN Kementerian Hukum dan HAM Republik
Indonesia, Penelitian Hukum Tentang penegakan hukum di Perairan
Nunung Mahmuda, Illegal Fishing Pertanggungjawaban Pidana Korporasi di
Puslitban-SHN BPHN. Kementeerian Hukum dan HAM Republik
Satjipto Rahardjo, Penegakan Hukum Suatu Tinjauan Sosiologis, Genta Publishing,
Supriadi, Alimuddin,Hukum Perikanan di Indonesia, Sinar Grafrika, Jakarta, 2011.
Syamsumar Dam, Politik Kelautan, Bumi Aksara, Jakarta, 2010.
Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2004 Tentang Perikanan.
Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 45 Tahun 2009 Tentang Perubahan Atas
Wilayah Perairan Indonesia, Sinar Grafika, 2015.
http://www.walhi.or.id. “Potret Advokasi Ekologis Vis a Vis Kejahatan Korporasi”
Indoensia, Puslitban BPN Kementerian Hukum dan HAM Republik
Indonesia, Penelitian Hukum Tentang penegakan hukum di Perairan
Nunung Mahmuda, Illegal Fishing Pertanggungjawaban Pidana Korporasi di
Puslitban-SHN BPHN. Kementeerian Hukum dan HAM Republik
Satjipto Rahardjo, Penegakan Hukum Suatu Tinjauan Sosiologis, Genta Publishing,
Supriadi, Alimuddin,Hukum Perikanan di Indonesia, Sinar Grafrika, Jakarta, 2011.
Syamsumar Dam, Politik Kelautan, Bumi Aksara, Jakarta, 2010.
Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2004 Tentang Perikanan.
Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 45 Tahun 2009 Tentang Perubahan Atas
Wilayah Perairan Indonesia, Sinar Grafika, 2015.